Pancasila Sila Kelima, Apakah Benar-Benar Ada?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Pancasila Sila Kelima, apakah benar-benar ada di Indonesia?. Indonesia adalah negara hukum yang mempunyai dasar keadilan sosial bagi seluruh masyarakatnya. Mempunyai landasan hukum yang kuat tentu jadi pondasi penting untuk mengatur banyaknya sumber daya manusia yang ada.

Negara yang tatanan masyarakatnya sadar hukum, menjadikan hukum sebagai panglima yang mampu menjamah seluruh rakyat Indonesia tanpa pandang ras, jabatan, dan strata sosialnya. Dalam negara hukum, kekuasaan negara dibatasi oleh hak asasi manusia sehingga aparatur negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang, menyalahgunakan kekuasaan, bahkan diskriminatif dalam penegakan hukum terhadap warga negaranya.

Namun, apakah hal tersebut benar-benar terjadi di negara ini?

Menurut Aristoteles keadilan sangatlah penting. Keadilan menunjuk kepada ‘equality’ yang memiliki karakteristik proporsional, bukan sekedar asal nama. Proporsional artinya sesuai dengan porsinya masing-masing. 

Pemerintah dan masyarakat harus melakukan kerja sama dengan baik. Apabila usaha keras hanya dilakukan oleh salah satu pihak saja tanpa adanya dukungan, maka ketidakadilan tersebut tidak akan terjadi. Negara dibentuk pasti dengan suatu tujuan, salah satunya adalah kebahagiaan dan kesejahteraan warga negaranya.

Kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua warga negaranya atau hanya untuk yang mempunyai kekuasaan saja?

Merujuk pada isi paragraf 2, kenyataannya hal itu tidak terjadi lagi di Indonesia. Hukum di Indonesia dianggap belum mampu memberikan keadilan kepada masyarakat tertindas. Hukum menjadi alat bagi pemegang kekuasaan untuk bertindak semena-mena. 

Contoh kecil ketidakadilan hukum di Indonesia adalah banyaknya kasus korupsi yang menyeret banyak pejabat tinggi. Hal tersebut merugikan negara sampai milyaran rupiah, tetapi apa hukuman yang mereka dapatkan tidaklah sebanding dengan apa yang telah mereka perbuat. Dan belum mencerminkan dari Pancasila Sila Kelima yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”

Berbeda apabila kasusnya menimpa pada masyarakat kecil. Karena hukuman itu cenderung hanya berlaku bagi masyarakat miskin dan tidak berlaku bagi orang kaya. Hukum di Indonesia semakin parah. Ada pengakuan informal di masyarakat bahwa karena hukum dapat dibeli, maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Hukum di Indonesia terkesan Tajam ke Bawah Tumpul ke Atas.

Indonesia tanah air beta; tanah masih numpang, air masih beli.

Sebetulnya masih banyak sekali contoh kasus dari kurangnya keadilan bagi rakyat Indonesia. Namun jika saya jabarkan semua, tentu tidak cukup satu bulan untuk menulisnya. Kita semua sadar akan hal itu dan ingin sekali membuat pemerataan keadilan untuk semuanya.

Bagaimana kita akan hidup sejahtera dan damai apabila tidak semua masyarakat kita merasakan keadilan mendapatkan haknya?

Bukan perkara yang mudah, memang sulit menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Apalagi dengan keadaan Indonesia sebagia negara dengan keberagaman suku, budaya, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Kesenjangan sosial pastilah terjadi ditengah-tengah masyarakat. 

Namun, apakah tidak ada usaha untuk membuatnya lebih baik? Semua tidak akan berubah apabila hanya diam pasrah dengan semua keadaan. Harus ada usaha dan tekad yang kuat untuk merubahnya.

Tidak hanya masyarakatnya yang berusaha merubah keadaan ini. Namun, pemerintah juga berperan penting dalam hal ini. Pemerintah lah yang menjadi penggerak perubahan itu. Semua program yang pemerintah buat untuk memberdayakan masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan.

Layaknya Jason Ranti, yang selalu mengkritik tatanan Ibu Pertiwi tanpa pernah takut di bui.

Saya ingin seperti itu.

Semoga kuat menjadi manusia!

Editor: Fairuz Nadia & Fina Kardiani

CONTACT

Untuk pertanyaan, mohon hubungi

officialppiiium@gmail.com