Human Right

HAM: Sebuah Hmm dari Negara

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp


HAM: Sebuah Hmm dari Negara. Pada 10 Desember 2020, hari dimana 72 tahun lalu, suara hak asasi manusia dideklarasikan. Menciptakan pro dan kontra, pastinya—melihat siapa yang mendeklarasikan memiliki latar belakang berbeda, terlebih bagi para timuran seperti kita. 

Hak Asasi Manusia, sebagai terma yang sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa, selalu menjadi sorotan yang menarik—baik oleh si kiri dan si kanan, ataupun oleh si tidak-keduanya. Keinginan untuk memperjuangkan hak tiap individu di muka bumi yang diikuti oleh jumlah masif kasus keji yang membunuh ratusan manusia tak berdosa, menggerakkan para aktivis dan akademisi untuk mempelajari terma ini lebih lanjut. Namun mengapa hak asasi manusia seperti hanya ditanggapi hmm oleh negara? 

Isu politik dan kepentingan kolektif para petinggi dan pemegang kekuasaan jelas menjadi jawaban utama atas permasalahan ini. Indonesia, sebagai negara permata dengan SDA dan SDM yang melimpah, jelas menjadi target gemerlap para pemegang kekuasaan. Dibumbui iming-iming dana serta kesejahteraan berkelanjutan, masyarakat kita dengan mudah menjual alam bahkan diri mereka untuk negara. Alih-alih diberikan kembali untuk rakyat, para penguasa malah dengan getol mengalihkan hasil-hasil SDA-SDM itu untuk kepentingan pribadi demi memperkaya diri.     

Di sisi lain dalam menghadapi perang terhadap rezim sendiri ini, tidak sedikit para akademisi dan pemilik ilmu, bukannya bersama-sama memperjuangkan hak asasi para rakyat, malah menyendiri bersama para rekan lainnya untuk mempermasalah terma Hak Asasi Manusia. Berhenti pada diskusi-diskusi-tidak-kecil yang menciptakan perdebatan besar—mempermasalahkan tidak pentingnya hak asasi manusia karena ia diasaskan oleh para ilmuwan Barat yang mendasari liberalisasi, kemudian akhirnya diskusi tersebut berjalan di tempat dan bahkan menghentikan semangat jalan para pejuang hak asasi manusia ini sendiri. 

Adalah benar, bahwa internasionalisasi hak asasi manusia adalah salah satu gerakan masif yang sayangnya, dimulai oleh para aktivis Barat—menjadikan terma ini nampak berdampak negatif di mata para timuran seperti kita. Bagaimanapun, ada substansi penting yang memang perlu diperjuangkan. Samuel Huntington dalam bukunya, The Clash of Civilization and the Remaking of World Order mengamini bahwa perang kultur lah yang akan mendominasi dunia pasca Perang Dingin. Jadi perang pikiran adalah nyata. Namun mari membuat pertimbangan, apakah hak asasi manusia perlu dilepaskan dari fokus perjuangan?   

Belakangan ini, laporan atas kematian sipil Papua menyebar di sosial media. Tuduhan diberikan pada TNI, namun pembahasan seperti berhenti karena minim mediasi. Kemudian isu seksualisasi wanita menjadi bahasan di banyak kalangan, kemudian berhenti karena kalangan lain memberi tanggapan dan malah berperang dalam diskusi. Jelas dalam konteks ini, ada banyak pro dan kontra. Pembenaran atas wanita yang memang ‘tidak mematuhi syariah untuk menjaga diri’ bisa jadi salah, tapi lebih salah lagi untuk membenarkan pelecehan, padahal itu adalah kejahatan yang nyata. Lagu paling lama, bahkan, seperti kasus Ferry Kombo si mahasiswa Papua yang dijebloskan penjara, atau Munir yang diracun kala penerbangannya, tidak pernah berakhir memuaskan—belum berakhir malah. Akhirnya semua lepas, tanpa advokasi.   

Bagaimanapun, isu internasionalisasi hak asasi manusia memang perlu digarisbawahi. Liberalisasi itu nyata, sekularisasi itu benar adanya. Namun ‘tetap berjalan di tempat’ dan hanya memperjuangkan ghozwul fikr, akan menghasilkan hal yang tidak signifikan. Sedangkan di luar sana, banyak sipil ditembak mati, wanita-wanita diseksualisasi, pejabat makan uang rakyat tapi negara tidak mau menggugat. Adalah baik bagi para pemikir Islam Indonesia untuk bergerak lebih dari diskusi-diskusi yang sudah ada. Ghozwul fikr itu nyata—tapi apa kita tetap rela membiarkan belasan jiwa mati, karena ulah tangan penguasa kita sendiri?

Solusinya, keterbukaan kini perlu dikonsiderasikan. Sistem kotor negara perlu dibersihkan dengan menginfus pelajar-Islam-sehat masuk ke dalam dunia para pemegang kekuatan. Tidak melebur, namun dapat beradaptasi—lebih baik lagi bila dapat mendominasi, karena perang memang benar terjadi. Sejatinya, hak asasi manusia melindungi masyarakat kita. Menjadikan ia sebagai jaminan yang digunakan untuk melindungi setiap orang serta membantu menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Selain Indonesia, banyak tirani kuat dalam sejarah, seperti Jerman, Inggris Raya, dan Rusia melanggar hak asasi manusia dalam perebutan kekuasaan. Pemimpin seperti Adolf Hitler dan Joseph Stalin melanggar hak asasi manusia, menyiksa, membunuh, melecehkan orang, merampas kebebasan mereka, dan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan. Tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi sekarang, bukan? 

Maka 10 Desember ini perlu menjadi titik refleksi untuk kita semua. Sebesar apa kita sudah berkontribusi? Sejauh apa kita sudah membantu manusia mendapatkan hak asasi? Atau setidaknya, memahami hak asasi ini sendiri? Ini penting, bukan hanya untuk mereka. Tapi untuk kita semua.

Editor : Akbar Jihad Sagran

Sekularisme dan Konsep Negara sekuler

Di Eropa, pada abad pertengahan, orang-orang beragama cenderung mengabaikan hal-hal manusia dan merenungkan Tuhan dan kehidupan sesudahnya. Sekularisme Renaisans bereaksi terhadap kecenderungan abad pertengahan ini

Read More »

CONTACT

Untuk pertanyaan, mohon hubungi

officialppiiium@gmail.com