FPI Dibubarkan, Apa Sudah Resmi?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Front Pembela Islam (FPI) adalah sebuah organisasi masyarakat yang didirikan oleh sejumlah ulama, haba’ib, serta aktivis muslim yang dipelopori oleh seorang tokoh keturunan Hadrami yang sangat fenomenal yaitu (HRS) Habib Rizieq Shihab. Belakangan, Indonesia digemparkan dengan kabar bahwa FPI dibubarkan.

Beredarnya surat pembubaran organisasi masyarakat (ormas) FPI dan sejumlah ormas lain yang menarik perhatian masyarakat. Sebenarnya, surat izin ormas FPI sudah jatuh tempo pada 20 Juni 2019. Akan tetapi pemerintah masih terkesan menarik ulur izin ormas ini karena pemerintah masih menginginkan kajian yang mendalam terkait izin tersebut.

Berbagai Kontroversi FPI

FPI yang mana kita tau beberapa aksinya begitu ramai dan selalu disorot oleh media publik. Mulai dari aksi persekusi wartawan, insiden Monumen Nasional (Monas), aksi bela 411, dilanjutkan aksi bela 212, hingga kontroversi upaya menggulingkan Basuki Tjhaha Purnama atau Ahok. Kontroversi FPI dibubarkan pun masih berlanjut hingga pada tahun ini ketika pandemi Covid-19 sedang melanda sepanjang 2020. Berikut rangkuman sejumlah aksi FPI tersebut :

  • Kepulangan Habib Rizieq

Pada tahun 2020 pulangnya pemimpin FPI, yaitu Habib Rizieq Shihab ke Tanah Air telah menjadi pusat perhatian masyarakat, kepulangannya disambut oleh ribuan massa yang telah membanjiri halaman terminal 3 di Bandara Soekarno-hatta pada hari Selasa, 10 November 2020 pagi hari.

Ada persoalan dimana sikap HRS (Habib Rizieq Shihab) setelah bermukimnya di negara Saudi, selama ini HRS bersih tegang dengan pemerintah. Apakah kepulangannya ini akan melanjutkan trademark yang selama ini, atau adanya perubahan ? Hal yang menarik kali ini ialah apakah pasca kembalinya HRS ke Tanah Air akan melakukan peran yang sama atau adanya perubahan? Karena hal ini layaknya sebuah demokrasi kehadiran penyeimbang diantara pemerintah atau kekuasaan menjadi peran penting karena kekuasaan itu butuh di kontrol.

  • Penembakan 6 Laskar FPI

Pada hari Senin tepatnya tanggal 7 Desember 2020 dini hari sekitar pukul 00.30 WIB di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, telah terjadi penembakan yang tragis hingga menewaskan 6 laskar FPI. Penembakan ini turut mengundang pro dan kontra karena dinilai ada kejanggalan di balik kasusnya.

Kronologi FPI Dibubarkan

Hal ini pula sontak membuat media massa sehari-hari dipenuhi dengan isu terkait pembubaran ormas tersebut, tak luput pula menghiasi beranda diseluruh media sosial dan televisi, mulai dari Instagram, Facebook dan program acara yang sering kita tonton seperti ILC (Indonesia Lawyers Club) semuanya turut berpartisipasi dalam membahas fakta bahwa FPI dibubarkan. Ada apa sih dengan FPI?

Kronologinya seperti ini, tepat pada hari Rabu, 30 Desember 2020, terjadi peristiwa yang sangat menyita perhatian publik, melalui Menteri Koordinator (Menko) Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD., S.H., S.U., M.I.P. yang biasa lebih dikenal dengan nama Mahfud MD mengumumkan dan menegaskan pelanggaran kegiatan FPI baik sebagai ormas maupun organisasi biasa. Mahfud memaparkan bahwa alasan pemerintah membubarkan FPI secara hukum karena belum memenuhi persyaratan sebagai ormas yang izinnya sebenarnya telah habis sejak tanggal 20 Juni 2019 lalu. Selain itu, pemerintah melihat juga bahwa FPI telah melakukan tindakan yang telah merugikan masyarakat, serta aktivitas yang dilakukan oleh FPI telah dinilai bertentangan dengan hukum dan tidak sejalan dengan Pancasila.

Maka, FPI dipandang tidak memiliki dasar hukum untuk berjalan di Indonesia, maka dari sinilah muncul pro dan kontra terhadap tindakan yang diambil pemerintah. Ada yang mendukung tetapi ada juga yang sebaliknya.

“Kalau kita jabarkan Kembali antara Ormas dengan Organisasi Kekuasaan, disitu ada Pancasila yang tekontrak dalam Undang Undang Dasar”

Ujar Irman Putra Sidin saat ditanya mengenai pendapatnya di program acara TV ILC

Pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin berpendapat mengenai pro dan kontra keberadaan Front Pembela Islam (FPI). Menurutnya, FPI hanyalah ormas yang memperjuangkan keyakinan. perjuangan FPI, yaitu sekedar keyakinannya pada Tuhan. Ia juga tidak sepakat dengan kebijakan Surat Keterangan Terdaftar (SKT), karena seharusnya izin Ormas itu diberikan hanya kepada Ormas Asing dan bukan Ormas dalam negeri.

Tentang Syarat yang harus dipenuhi terhadap SKT tersebut yang sebelumnya disampaikan oleh Mahfud MD, diantaranya adalah:

  1. Akte notaris yang memuat AD/RT
  2. Memuat Program kerja
  3. Susunan Pengurus
  4. Simbol-simbol yang tidak melanggar hak paten yang sudah diterbitkan oleh hukum
  5. NPWP
  6. Rekomendasi Menag /Mendikbud

***

Lantas pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya pernyataan tersebut FPI akan segera menghentikan semua aktivitasnya atau tetap berjalan seperti biasa? dengan mengabaikan pengumuman tersebut atau mungkin mengambil langkah berbeda dari biasanya, dengan meniru partai politik misalnya, mengganti nama organisasi, atau hanya menambahkan satu kata tambahan. Segala kemungkinan bisa terjadi, mari kita lihat seperti apa kedepannya nanti. 

Editor: Shidqi Mukhtasor

Sekularisme dan Konsep Negara sekuler

Di Eropa, pada abad pertengahan, orang-orang beragama cenderung mengabaikan hal-hal manusia dan merenungkan Tuhan dan kehidupan sesudahnya. Sekularisme Renaisans bereaksi terhadap kecenderungan abad pertengahan ini

Read More »

CONTACT

Untuk pertanyaan, mohon hubungi

officialppiiium@gmail.com