Kurikulum-Labil-Di-Balik-Hari-Pendidikan-Nasional

Kurikulum Labil: Di Balik Hari Pendidikan Nasional

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Penulis: Fajru Shofil Ula, Tim Kastrat PPI-IIUM 19/20

Siapa yang tidak pernah mendengar slogan ‘Tut Wuri Handayani’? Ia biasa ada di logo instansi-instansi pendidikan, sekolahan, hingga mungkin dasi murid sekolah.

Semboyan yang dikenal luas sebagai maskot pendidikan ini ternyata memiliki filosofi tersendiri. “Dari belakang, seorang guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan.” begitulah Ki Hajar Dewantara mengartikan semboyan yang diciptakannya.

Tut Wuri Handayani dan Ki Hajar Dewantara

Menelisik lebih jauh, ternyata semboyan tersebut dicetuskan Ki Hajar Dewantara dengan niat sebagai persaingan terhadap pendidikan kolonial saat itu. Filosofi tersebut tentunya telah memberikan kekuatan yang luar biasa, terutama di zaman penjajahan saat itu, terhadap kemajuan pendidikan.

Jauh sebelum kemerdekaan, tidak semua orang mempunyai hak untuk mengecap manisnya pendidikan. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu pejuang yang dikenal gigih memperjuangkan hak dan kesempatan rakyat untuk mendapatkanpendidikan yang berkualitas.

Berbicara tentang pendidikan tidak bisa lepas dari tinta emas yang ditorehkan Ki Hajar Dewantara. Dalam bukunya beliau menuturkan, “Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatan.” (Buku Pusara, 1940).

Keinginan beliau untuk penyamarataan pendidikan tentunya tidak dapat diterima begitu saja oleh pemerintahan Hindi Belanda pada masa itu. Sikap kritis Ki Hajar Dewantara akhirnya membuat diri beliau diasingkan ke Belanda.

Pengasingan yang  didapatkannya tidak membuat tekad beliau lemah untuk memajukan pendidikan bangsa. Setelah kepulangannya kembali ke Indonesia, Ki Hajar memutuskan untuk membangun sebuah Lembaga Pendidikan yang sangat fenomenal yaitu Taman Siswa. Taman Siswa hanyalah salah satu dari kontribusi besar beliau untuk bangsa Indonesia.

Ki Hajar Dewantara yang mempunyai nama asli Raden Mas Soewardi Soeryaningrat bukanlah dari kalangan orang biasa. Beliau adalah keturunan Keraton Yogyakarta.

Menjadi keturunan darah biru tidak membuat beliau diam melawan penjajahan, terutama dalam hal pendidikan. Atas jasanya tersebut, beliau dinobatkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 305 Tahun 1959 dan tanggal kelahiran beliau yaitu 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS).

Ditandainya Hari Pendidikan Nasional merupakan makna bahwa pendidikan adalah aspek penting yang perlu diperhatikan bangsa yang merdeka. Meskipun begitu, mendekati 75 tahun Indonesia merdeka ihwal pendidikan masih menjadi sorotan; pemerataan fasilitas, dana APBN, hingga kebijakan yang berubah-ubah masih harus menjadi bahasan utama.

Alokasi APBN, Indonesia Komitmenkah?

Pemerintah Indonesia tentunya mempunyai komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Contohnya, kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar 20% sesuai dengan undang-undang untuk menunjang pendidikan.

Pada Tahun 2020 sejumlah Rp 508 Triliun dianggarkan untuk fungsi pendidikan, lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu Rp 429,5 Triliun. Meskipun dana yang digelontorkan sangatlah besar, pertanyaannya adalah apakah dana tersebut telah digunakan secara optimal dalam meningkatkan kualitas pendidikan bangsa?

Pemetaan yang dilakukan Kemendikbud sendiri menghasilkan bahwa lebih dari 50% sekolah di Indonesia belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan. Tenaga pengajar yang sangat minim, sulitnya murid pergi ke sekolah hingga harus berjalan jauh, hanyalah beberapa contoh dari masalah pendidikan yang sudah seyogyanya diatasi, terlebih dengan dana yang bukanlah sedikit.

Perlunya regulasi yang baik dan birokrasi yang jelas sangat perlu digalakkan pemerintah untuk menghindari dana yang tercecer dan tidak tepat sasaran. Jika dana masih terpusat di wilayah-wilayah besar, ataupun masih tertahan di pemerintah pusat dengan proses yang berbelit-belit, kejadian SD ambruk, demonstrasi guru honorer, anak putus sekolah, akan terus mengisi program berita televisi Tanah Air.

Distrupsi Perubahan Kebijakan Pendidikan

Berbicara lebih jauh, kerap didengar anekdot ‘ganti menteri, ganti kebijakan’. Aspek pendidikan bukanlah hal yang lepas dari anekdot tersebut. Belakangan ini kita mendengar perubahan kebijakan dalam Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi, kemudian UN yang pada tahun 2021 akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.

Hal-hal tersebut hanyalah contoh dari kebijakan baru yang dikeluarkan Menteri Pendidikan. Berubahnya kebijakan bukanlah sebuah hal yang tabu untuk dilakukan, mengingat pendidikan harus sejalan dengan kemajuan teknologi, masuknya budaya baru, ataupun situasi bangsa yang berubah-ubah, seperti halnya kurikulum pendidikan nasional.

Menelusuri sejarah kurikulum pendidikan nasional, memang nyatanya hal tersebut telah berulangkali berubah waktu ke waktu. Terhitung pada tahun 1947, kemudian 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006 dan yang terakhir yaitu kurikulum 2013.

Meskipun pergantian kebijakan adalah konsekuensi pasti dari perubahan zaman, meminimalisir hal tersebut dinilai perlu untuk menghindari kebingungan masyarakat, begitu pun untuk efisiensi pembangunan pendidikan.

Diciptakannya blueprint pembangunan pendidikan nasional dapat menjadi salah satu opsi pemerintah. Seluruh proyeksi pembangunan pendidikan jangka pendek maupun panjang dapat diatur sedemikian rupa untuk menghindari pergantian kebijakan yang terlalu sering.

Dengan harapan, anekdot ‘ganti menteri ganti kebijakan’ dapat dihindari, dan pembangunan pendidikan bangsa dapat terbangun dengan baik.

Submit a Comment

Your email address will not be published.

CONTACT

Untuk pertanyaan, mohon hubungi

officialppiiium@gmail.com