buruh-yang-terlupakan-di-tengah-pandemi

Buruh yang Terlupakan di Tengah Pandemi

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Penulis: Mafaza Rohadatul Aisy, Tim Kastrat PPI-IIUM 19/20

Setiap tanggal 1 Mei, seluruh dunia merayakan International Workers Day, atau Hari Buruh Internasional yang dikenal dengan nama May Day. Tidak mau ketinggalan, Indonesia juga resmi menjadikan tanggal 1 Mei sebagai tanggal libur nasional pada tahun 2013.

Hari yang diperingati seluruh penduduk dunia ini nyatanya tidak identik dengan ‘perayaan’, namun lebih dikenal sebagai hari yang penuh protes, demonstrasi, dan kerusuhan para pekerja yang menuntut haknya. Mengapa demikian? Bagaimana sebenarnya sejarah awal mula pencetusan tanggal ini?

Asal Usul Hari Buruh

Pada awalnya, bagi kebanyakan orang di belahan bumi utara (Northern Hemisphere), May Day digambarkan sebagai festival yang cerah dan penuh kegembiraan untuk menanti musim semi. Namun, di beberapa negara lain, 1 Mei juga diperingati sebagai hari libur kaum pekerja.

Tepatnya pada tahun 1880-an, gerakan buruh di seluruh dunia mulai membludak. Mereka memperjuangkan hak dan akomodasi pekerjaan yang adil seperti delapan jam kerja dan adanya serikat pekerja.

Tanggal ini pada akhirnya dipilih sebagai hari buruh sedunia agar selaras dengan peristiwa kerusuhan Haymarket yang melibatkan 350.000 buruh di Amerika Serikat.

Hari Buruh di Indonesia

Sedangkan, di Indonesia sendiri pada awalnya Hari Buruh ini banyak sekali dikaitkan dengan hal yang negatif. Salah satunya pada saat pemerintahan presiden ke-2 Republik Indonesia presiden Soeharto, yang pada saat itu sering sekali dikaitkan dengan komunisme. Bukan tanpa alasan, karena saat masa tersebut Hari Buruh sering sekali digunakan oleh SOBSI/PKI. Karena itu juga pada masa tersebut Hari Buruh ditiadakan.

Pada tanggal 1 Mei 2000, para buruh dan pekerja di Indonesia melakukan protes dan demonstrasi besar-besaran. Buruh menyampaikan berbagai macam tuntutannya saat itu dan salah satu tuntutannya adalah untuk membuat 1 Mei kembali dijadikan hari libur nasional.

Selain itu, aksi demonstrasi ini juga diikuti dengan aksi mogok kerja selama satu minggu. Sayangnya, tuntutan ini tidak pernah dikabulkan. Barulah, pada tahun 2013 Susilo Bambang Yudhoyono selaku presiden saat itu menetapkan bahwa 1 Mei sebagai hari libur nasional.

Nama-nama seperti Marsinah, Said Iqbal, dan Muchtar Pakpahan menjadi pengingat kelam tentang perjuangan buruh di Indonesia.

Hari Buruh dan RUU Ciptaker

Tanggal 1 Mei esok ini, sepertinya akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jalanan tidak akan dipenuhi oleh demonstrasi buruh yang menyuarakan hak-haknya. Hal ini karena dampak dari peraturan PSBB yang diberlakukan di berbagai kota besar.

Sebagaimana himbauan dari Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Saptono Erlangga Waskitoroso, ia meminta agar kelompok buruh memahami kondisi wabah Corona saat ini.

Terlebih Kota Bandung sebagai ibu kota Jabar tengah melaksanakan PSBB. Dengan konsekuensi hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, ia mengharapkan agar buruh mengikuti peraturan pemerintah.

Padahal, akhir-akhir ini banyak sekali problematika yang sedang di hadapi para buruh. Problematika yang semestinya disuarakan dan digaungkan dalam ruang publik dan massa berjumlah besar, dengan harapan pemerintah akan lebih mendengar daripada sekedar cuitan dalam media sosial.

Pasalnya, Omnibus Law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja yang jelas-jelas sudah ditolak oleh Konfederasi Serikat Buruh SeluruhIndonesia (KSBSI) pun tetap dilanjutkan pembahasannya oleh DPR.

RUU tersebut dinilai menyebabkan keseluruhan proses yang sangat tertutup, tidak demokratis, dan hanya melibatkan pengusaha. Walaupun pada Jum’at (24/2) atau dua hari setelah tiga pemimpin serikat buruh bertandang ke Istana Negara, presiden akhirnya memutuskan untuk menunda pembahasan tersebut. Namun, ini hanyalah penundaan, tidak ada jaminan bahwa RUU ini akan dibatalkan.

Tantangan Buruh di Pandemi Covid-19

Belum cukup dengan perkara RUU CiLaKa, para buruh sekarang sudah dihadapkan dengan berbagai permasalahan lainnya. Pandemi COVID-19 yang tiba-tiba datang tanpa memberikan waktu persiapan bagi para pegiat industri ini, menyebabkan para buruh ikut telantarkan haknya.

“Untuk pekerja yang dirumahkan dan kena PHK,lebih dari 1,5 juta,” terang Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan dalam konferensi pers online di Jakarta, Jumat, 17 April 2020. Dari jumlah ini, 90 persen dirumahkan dan 10 persen kena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang adalah pekerja formal dan 265 ribu pekerja informal.

Wakil Ketua Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih mengatakan buruh perempuan mengalami beban dan tekanan yang luar biasa berat dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19. Jumisih mencatat sedikitnya 4 persoalan yang dihadapi buruh perempuan di tengah pandemi Covid-19:

Pertama, banyaknya perusahaan garmen yang didominasi oleh buruh perempuan tidak menerapkan kebijakan PSBB. Perusahaan-perusahaan tersebut masih beroperasi dengan normal dan tidak menerapkan social distancing pada pekerjanya.

Sehingga, para buruh dinilai rentan untuk terancam penularan COVID-19, ditambah lagi dengan fakta bahwa mereka bekerja tanpa dibekali APD yang memadai.

Kedua, buruh yang bekerja meninggalkan anaknya yang sedang menjalankan belajar daring di rumah tanpa pemantauan. Sehingga membuat buruh menjadi tidak nyaman dan khawatir ketika bekerja. Hal ini berpotensi melanggar hak anak atas perlindungan dan keamanan.

Ketiga, sebagian buruh dirumahkan tanpa mendapat upah penuh. Bahkan ada yang mengalami Pemutusan Hak Kerja (PHK) sepihak tanpa pesangon. Ironisnya, kinerja petugas pengawas ketenagakerjaan sangat lambat dan seolah tidak peduli dengan kondisi tersebut. Hal ini menyebabkan menurunnya kemampuan ekonomi para buruh.

Keempat, akibat kondisi itu membuat pendapatan buruh merosot. Jumisih (24/4) mencatat tidak sedikit buruh yang berpotensi terusir dari rumahnya karena tidak sanggup membayar uang sewa. “Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tidak pulangkampung, tapi keberadaan buruh yang ada di Jakarta tidak mendapat perlindunganyang baik,”   

***

Berbagai persoalan tentang buruh seharusnya mendapat perhatian yang lebih besar dari pemerintah. Melihat kondisi akhir-akhir ini, pemerintah memang lebih terfokus kepada penanganan COVID-19. Karena hal tersebut memang prioritas.

Namun, jangan sampai kesejahteraan buruh dilupakan dari diskusi-diskusi kenegaraan. Jangan sampai hak-hak buruh ditelantarkan dengan dalih ‘kemanusiaan’ yang lain. Bagaimanapun keadaannya, buruh tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Tanggung jawab Indonesia.

Submit a Comment

Your email address will not be published.

Tentang PPI IIUM

Sejarah Singkat PPI Tepat tanggal 23 Juli 1991, FKMII (Forum Komunikasi Mahasiswa Islam Indonesia) didirikan. FKMII merupakan mata rantai pergerakan

Read More »

Beranda2

Selamat Datang di WebsitePPI iIUM International Islamic University Malaysia Universiti Islam Antabangsa Malaysia (UIAM) atau dikenal juga sebagai IIUM, merupakan

Read More »

CONTACT

Untuk pertanyaan, mohon hubungi

officialppiiium@gmail.com