apakah-indonesia-sudah-lestari-refleksi-hari-bumi

Apakah Indonesia Sudah Lestari? Refleksi Hari Bumi

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Penulis: Malwa Shabrina Wahida, Tim Kastrat PPI-IIUM 19/20

Pada tanggal 22 April, dunia internasional memperingati Hari Bumi. Hari ini didedikasikan sepenuhnya sebagai bentuk apresiasi dan meningkatkan kesadaran kita terhadap bumi. Dicanangkan oleh Senator Amerika Serikat Gaylord Nelson, seorang pengajar lingkungan hidup. Gagasan hari bumi dimulai sejak Nelson menyampaikan pidatonya di Seattle tahun 1969.

Dalam pidatonya, ia mendesak perlunya memasukkan isu-isu kontroversial, dalam hal ini lingkungan hidup kepada kurikulum resmi perguruan tinggi mengikuti model ‘Teach In’, yaitu sesi kuliah tambahan yang membahas tema-tema kontroversial yang sedang hangat, khususnya tema lingkungan hidup.

Ternyata masyarakat menyambut baik ide ini. Gerakan lingkungan menjadi benar-benar semarak, dan timbul arus gerakan yanglebih besar dengan dicanangkannya Hari Bumi.

Asal Usul Hari Bumi

Hari Bumi yang pertama di Amerika Serikat merupakan klimaks perjuangan gerakan lingkungan hidup tahun 60-an untuk mendesak masuk isu lingkungan sebagai agenda tetap nasional. Kini peringatan Hari Bumi telah menjadi sebuah peristiwa global.

Para pelaksana peringatan Hari Bumi menyatukan diri dalam jaringan global masyarakat sipil untuk Hari Bumi yakni Earth Day Network yang berpusat di Seattle.

Dari keberhasilan gerakan Hari Bumi pertama kali pada tahun 1970 di Amerika, lahirlah berbagai kelompok besar pelestari lingkungan hidup, antara lain Environmental Action (di Washington, 1970), kelompok Greenpeace (kelompok pelestari lingkungan yang cukup radikal dan militan, lahir pada tahun 1971), Environmentalist for Full Employment (kelompok penentang industrialisasi, lahir tahun 1975), Worldwatch Institute (pusat penelitian dan studi yang mengumpulkan berbagai informasi ancaman lingkungan global, lahir tahun 1975), dan masih banyak lagi kelompok-kelompok pemerhati lingkungan yang lain.

Begitu juga Indonesia yang memiliki berbagai komunitas pelestari lingkungan. Bahkan, terdapat komunitas yang mendapat penghargaan pelestarian lingkungan tingkatinternasional, Equator Initiative (Komunitas Adat Muara Tae), Forum Masyarakat Adat Dataran Tinggi Borneo (Formadat), dan Komunitas Peduli Lingkungan Belitung (KPLB).

Tantangan Lingkungan Komunitas Adat

Salah satu yang menarik adalah perjuangan Komunitas Adat Muara Tae dalam usahanya menyelamatkan hutan di sekitar lahan mereka. Sekitar 7 ribu hektare hutan di sekitar Desa Muara Tae telah lenyap karena digusur perusahaan sawit dan pertambangan.

Akibatnya, terjadi kerusakan lingkungan yang semakin parah, termasuk hilangnya dua mata air utama dan tertutupnya sungai-sungai di sekitar desa.

Warga berusaha menyelamatkan hutan adat dari penebangan hutan, pertambangan, dan perusahaan kayu ilegal. Hingga saat ini masyarakat Muara Tae masih berjuang untuk mendapat pengakuan hukum atas tanah adat mereka. Di tengah konflik tersebut, komunitas ini berhasil menanam kembali 700 hektare lahan hutan mereka.

Ini merupakan refleksi, bahwa konflik dalam urusan agraria antara kaum elite dan masyarakat lokal adalah nyata.

UU Cipta Kerja dan Ancaman Lingkungan

Berbicara mengenai pembebasan lahan, tentunya pemerintah memiliki andil besar dalam hal tersebut. Adanya RUU Cipta Kerja yang diributkan kini diharapkan dapat berpihak kepada masyarakat, namun nyatanya RUU ini akan memperparah ketimpangan penguasaan tanah dan konflik agraria di Indonesia disebabkan kemudahan dan prioritas pemberian hak atas tanah bagi kepentingan investasi dan kelompok bisnis.

RUU ini juga berupaya menghilangkan pembatasan luas maksimum penguasaan tanah bagi perusahaan perkebunan, industri kehutanan dan pertambangan sehingga akan meningkatkan monopoli.

Selanjutnya, proses pengukuhan kawasan hutan hanya menggunakan pendekatan teknologi informasi dan satelit, tanpa melibatkan masyarakat atau pemerintah desa dan mempertimbangkan kondisi tanah di lapangan. Hal ini akan mempermudah proses perampasan tanah masyarakat adat dan petani yang berada di pinggiran atau dalam klaim kawasan hutan.

Tidak seharusnya masyarakat dibuat resah dengan kebijakan baru ini. Pemerintah seakan-akan terfokus kepada target untuk menciptakan gelombang investasi sehingga menciptakan iklim ramah investasi melalui langkah penyederhanaan perizinan.

Konsekuensinya, persyaratan dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis domestik dan asing di Indonesia. Perlunya peninjauan ulang dan menyuarakan penolakan RUU harus dibarengi dengan kesadaran setiap individu akan pentingnya menjaga pelestarian bumi.

Potensi Lingkungan dan Tantangan Indonesia

Penjagaan atas kelestarian bumi dapat dilakukan, mulai dari negara kita sendiri. Indonesia adalah negara kepulauan di tiga bentang alam yang berbeda dan membuatnya memiliki keanekaragaman yang sangat tinggi. Hutan tropis Indonesia berada di tingkat ketiga, di bawah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memperkirakan keanekaragaman hayati Indonesia memiliki 1.500 jenis alga, 80.000 jenis tumbuhan berspora berupa jamur (seperti kriptogam), 595 jenis lumut gerak, 2.197 jenis paku-pakuan, 40.000 jenis flora tumbuhan berbiji (15.5% total flora dunia), 8.157 jenis fauna vertebrata (mamalia, burung, herpetofauna, dan ikan), dan 1.900 jenis kupu-kupu (10% total dunia).

Tapi bisa dibilang, Indonesia masih jauh dari kata lestari. Sejak lama dan hingga kini, Indonesia menghadapi problem besar lingkungan, berupa produksi sampah dan pembuangannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 67 juta ton pada 2019.

Jumlah ini naik 1,5 juta ton dari tahun sebelumnya. Persoalan lingkungan lainnya yang menjadi PR masyarakat Indonesia adalah banjir. Selain tingginya curah hujan, banjir merupakan dampak yang dihasilkan dari berbagai permasalahan lingkungan lain seperti gunungan sampah, rusaknya hutan dan berubahnya fungsi sungai.

Sungai Citarum adalah satu dari puluhan sungai di Indonesia yang tercemar berat. Pencemaran air sungai terjadi akibat ulah manusia yang membuang limbah atau sisa industri ke sungai.

Di samping dampak problem masalah lingkungan tersebut tentunya pemerintah telah mempunyai beberapa cara dalam menangani sampah, seperti menggalakkan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).

Selain itu, beberapa tahun lalu pemerintah menetapkan peraturan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dengan mengenakan biaya terhadap konsumen.

Namun di samping itu, gerakan zero waste juga sudah tidak asing di masyarakat, seperti membawa botol minum, menggunakan sedotan bambuatau stainless steel dan membawa kantong belanja sendiri. Peran berbagai komunitas dan media sosial memang sangat berpengaruh sehingga masyarakat mulai sedikit tersadarkan perlahan.

***

Dengan adanya solusi-solusi di atas dan adanya ribuan komunitas pelestari lingkungan saja tidak cukup untuk mengatasinya, perlunya kesadaran masyarakat akan lingkungan harus terus digalakkan.

Dengan adanya peringatan Hari Bumi, kami mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus berperan aktif dalam isu kepedulian lingkungan. Mulai dari diri sendiri, hal kecil, dan mulai dari sekarang.

Karena sekeras apa pun usaha pemerintah untuk mengatasi masalah lingkungan dan tanpa adanya kerja sama yang baik dari masyarakat usaha itu akan sia-sia.

Submit a Comment

Your email address will not be published.

CONTACT

Untuk pertanyaan, mohon hubungi

officialppiiium@gmail.com