Tanggal 21 Mei adalah tanggal yang bersejarah dalam perjalanan politik Indonesia. Dengan menguatnya krisis moneter pada tahun 1998 yang memicu perlawanan rakyat dengan lebih kuat terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah lama bermasalah, masyarakat ramai-ramai membuat gerakan untuk menggulingkan Soeharto di bawah bendera reformasi. Kumpulan keresahan masyarakat yang tertahan selama pemerintahan Soeharto karena kebijakannya yang tidak memedulikan nilai hak asasi manusia (HAM), otonomi daerah, dan sarat dengan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi dorongan yang kuat untuk masyarakat melakukan aksi reformasi.

                Ada enam tuntutan reformasi yang seragam dari berbagai gerakan yang terlibat. Amandemen UUD 1945, penghapusan dwifungsi ABRI, supremasi hukum terhadap isu HAM dan KKN, otonomi daerah, kebebasan pers, dan kehidupan yang demokratis. Walaupun dari berbagai gerakan yang berbeda juga memiliki tuntutan-tuntutan khusus yang dibawa oleh gerakannya masing-masing, namun enam tuntutan tersebut adalah tuntutan yang disepakati oleh semua, kalau bukan mayoritas, dari gerakan-gerakan yang muncul pada waktu reformasi.

                Kini umur reformasi sudah mencapai 22 tahun, dan sudah sepatutnya kita mempertanyakan sejauh mana capaian kita dalam menggapai cita-cita reformasi. Hal tersebut dapat kita refleksikan dari kultur masyarakat dan karakter pemerintahan kini. Dalam tulisan ini, penulis hendak mengevaluasi terkait sejauh mana Indonesia dalam menapaki jalan reformasi, terutama dalam refleksinya di kebijakan-kebijakan seputar penanganan Corona.

                Pada rapat paripurna DPR RI tanggal 12 Mei 2020 ini, DPR mengesahkan Perpu Corona menjadi UU. Perpu ini disepakati oleh hampir seluruh fraksi di DPR, kecuali fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak perpu tersebut. Tidak hanya PKS yang menolak pembentukan UU ini, namun juga dari masyarakat sipil mengecam pengesahan Perpu ini.  Prof. Din Syamsuddin dan Prof. Amien Rais diketahui juga berupaya menggugat UU ini ke hadapan MK untuk dilakukan judicial review.

Potensi Krisis Baru

                Ada pun Perpu Corona ini ditentang dan patut disoroti bukan tanpa alasan. Perpu Corona dinilai dapat membawa potensi bahaya karena mampu membuka peluang legitimasi korupsi pemerintah. Pada pasal 27, terdapat pasal-pasal yang cukup potensial untuk terjadinya kembali kasus bail-out BLBI, karena dinyatakan pada ayat 1 bentuk legitimasi untuk tindakan seperti bail-out yang bisa dibenarkan sebagai bukan bentuk kerugian negara dengan dalih stabilitas sistem keuangan,

“(1) Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.”

               Terlebihlagi, pada ayat 2 dan 3 menyebutkan bahwa pihak eksekutif dan lembaga keuanganlainnya tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana apabila melakukan‘biaya pemulihan’ didasari dengan itikad baik,

(2) Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“(3) Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

              Ayat-ayat ini dengan sendirinya membuat badaneksekutif dan lembaga negara bisa berpotensi kebal hukum, dan berbahaya dalamjalannya demokrasi Indonesia. Dengan potensi kebijakan bail-out yang bisadilakukan kapan saja dan ketidakmampuannya untuk digugat secara hukum, UU iniberpotensi menciptakan krisis ekonomi baru di tengah krisis yang tengahberlangsung.

               Dalam Perpu Corona yang kini telah disahkanmenjadi UU, isinya terlalu berat akan muatan-muatan sikap pemulihan ekonomiyang juga problematik. Tidak ditemui jumlah kebijakan yang dianggap signifikandalam perbaikan kualitas pelayanan kesehatan. Padahal kini jumlah APD semakinmenipis dan tenaga kerja medis senantiasa dalam situasi yang berbahaya sehinggamemerlukan subsidi dan jaminan kesehatan hingga finansial.

               Pemerintah harus mampu menjawab keresahanmasyarakat dengan proporsi jawaban yang sesuai dengan aspek-aspek yang tengahmembutuhkan jawaban. Di tengah kondisi pemerintah kini yang membingungkanmasyarakat dengan sikap jelasnya untuk persoalan PSBB, pemerintah perlumemperbaiki pendekatannya dalam menyelesaikan masalah publik. Penegasanterhadap berkumpulnya orang dalam salat jamaah di masjid perlu diperlakukanserupa pada bentuk perkumpulan-perkumpulan yang lain.

              Ini menjadi salah satu kritik besar dalampenanganan corona oleh pemerintah, standar ganda yang menyebabkan masyarakattidak percaya oleh otoritas publik. Semangat kritik ini berangkat dari semangatreformasi yang menuntut pemerintah untuk menegakkan keadilan pada seluruhgolongan tanpa terkecuali. Dengan karakter pemerintah yang seperti demikian,bisa dibilang kita masih jauh dari cita-cita reformasi.

Kontemplasi Sikap Kita

              Pola kebijakan dan bentuk-bentuk RUU yangakhir-akhir ini hadir merefleksikan sikap pemerintah yang tidak peduli denganasas-asas pembentukan hingga penegakkan hukum di Indonesia, sebagaimana jugadirefleksikan dalam wacana Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang masih menjadipermasalahan sampai sekarang. Ini menjadi masalah yang secara mendasar perludilawan karena menyalahi semangat reformasi untuk hadirnya supremasi hukum diIndonesia.

              Hadirnya pejabat publik yang menjadipengendara gelap dalam reformasi perlu menjadi catatan, siapa yang membuatmereka mungkin untuk mampu mencapai kekuasaan, kalau bukan rakyatnya sendiri?Kontestasi politik berhilir pada jumlah kertas yang dicoblos oleh rakyatIndonesia. Untuk mencapai tujuan reformasi, maka solidaritas gerakanpencerdasan dan oposisi terhadap kedzaliman perlu lebih digiatkan.

              Euforia reformasi juga bukan sesuatu untukdirayakan sebagai budaya pop yang bisa ditunggangi oleh kepentingan popularitasdan bahkan komersial. Reformasi bukan untuk anak muda bergaya penyelamat bangsapejuang kebenaran agar supaya uhuy tanpa kontribusi nyata pada gerakanintelektual dan bahkan gerakan politik akar rumput.

              Secara nyata, masyarakat pada tingkat akarrumput tengah menghadapi tantangan-tantangan tekanan dari pemerintah, sepertikasus-kasus penggusuran, diskriminasi, dan kini juga dengan kebijakan BPJS yangtelah dinaikkan harganya. Semangat reformasi harus menjadi dorongan untukberkarya dan fokus untuk memperkaya kapasitas, bukan untuk merayakan kemudaandengan bergaya-gaya. Hasil akhir dari semangat tersebut yang kemudiandisalurkan pada produk karya, pikiran, dan kerja yang mendukung terciptanyasemangat reformasi untuk mampu terwujud.

             Indonesia masih jauh dari semangat reformasi.Supremasi hukum masih menjadi khayalan untuk sebenar-benarnya terwujud diIndonesia. Di samping kini kita tetap perlu disiplin dengan standar operasipelaksanaan penindakan corona untuk keselamatan diri kita, kita perlu tetapfokus bersuara untuk mengawal pemerintah agar tetap dapat berjalan pada jalanyang benar dalam menyikapi permasalahan corona agar tidak menyusahkanmasyarakatnya sendiri.

Bahan Infografis :

Judul : Semangat Reformasi dan Kebijakan Corona : Di mana Kita?

Tujuan Reformasi 1998:

  • Amandemen UUD 1945
  • penghapusan dwifungsi ABRI
  • supremasi hukum terhadap isu HAM dan KKN
  • otonomi daerah
  • kebebasan pers
  • kehidupan yang demokratis

Kenyataan Indonesia kini :

  • Produk hukum yang membuat lembaga negara rentan kebal hukum dan represif (Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Perppu Corona)
  • Iuran BPJS Naik
  • Diskriminasi penegakkan PSBB pada masjid dan pusat perbelanjaan

Sumber : CNNIndonesia.com, titro.id