Oleh: Fajri Matahati Muhammadin

Tiap tahun pada tanggal 17 Agustus kita selalu merayakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Indonesia raya, merdeka! Merdeka!” seru para peserta upacara saat menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dimulai pada pembukaannya dengan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa.” Akan tetapi, ternyata sekian banyak rakyat Indonesia masih mengkritisi hakikat kemerdekaan itu sendiri dan mempertanyakan apakah Indonesia telah sungguh-sungguh merdeka.

Banyak pengamat politik dan ekonomi mengatakan bahwa negara-negara yang baru lahir atau merdeka pasca perang dunia kedua menemukan bahwa kemandirian politik tidak ada maknanya ketika tidak ada kemandirian ekonomi. Ternyata, negara-negara ini menemukan bahwa kolonialisme fisik telah beralih menjadi neokolonialisme. Negara-negara baru ini begitu terdesak oleh negara-negara yang lebih kuat secara ekonomi dan politik, sehingga gerak-geriknya sedikit banyak didikte oleh para negara maju itu. Dampaknya pun sistemik dalam berbagai aspek kehidupan kita.

Akan tetapi, ada satu hakikat kemerdekaan dan penjajahan yang seringkali luput dari pengamatan orang, yaitu penjajahan intelektual.

Memang merupakan sebuah kenyataan di zaman ini bahwa ada sebagian negara yang lebih miskin daripada negara lainnya. Juga kenyataan bahwa dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan dan teknologi, ada sebagian negara yang jauh lebih maju daripada negara lainnya. Akan tetapi, apakah ini berarti, dalam semua aspek kehidupan, negara yang lebih ‘maju’ adalah lebih baik?

Dalam ilmu psikologi ala Barat, misalnya, berkembang sejak pasca abad 19 sebagai ilmu yang empiris. Di sisi lain, ilmu-ilmu tentang jiwa telah banyak dibicarakan oleh pakar-pakar Islam, hindu, atau lainnya. Ilmu-ilmu jiwa ini tidaklah sekedar empiris, melainkan juga sangat mempertimbangkan kenyataan-kenyataan metafisis tentang manusia. Memang betul, ilmu psikologi Barat kini telah berkembang dengan bangunan keilmuan yang sangat kompleks dan komprehensif sebagai sebuah disiplin ilmu. Akan tetapi, pengembangan ini semuanya atas dasar asumsi yang sekuler.

Apakah, dengan demikian, walau lebih ‘maju’, ilmu psikologi Barat adalah serta merta lebih baik daripada ilmu kejiwaan yang dikembangkan oleh bangsa lain?

Hal serupa dapat kita temukan dalam beraneka disiplin ilmu lain, misalnya ilmu hukum, politik, ekonomi, sosiologi, dan lain sebagainya. Padahal, dapat kita lihat ada perbedaan epistemology yang berbeda. Khususnya salah satu yang jelas nampak adalah epistemologi ilmu-ilmu Barat yang berlandaskan sekulerisme. Maksudnya ‘sekulerisme’ di sini adalah dinafikkannya semua hal yang bersifat metafisis, dan yang dipentingkan hanyalah kenyataan-kenyataan materialistic. Beda dengan ilmu-ilmu ‘Timur’ yang mempertimbangkan kenyataan-kenyataan metafisis. Religio-Magis, kalau istilah pakar-pakar hukum Adat untuk menyebut karakter masyarakat Indonesia yang melihat adanya hubungan antara dunia nyata dan metafisis.

Dampak dari perspektif Barat tersebut begitu sistemik. Misalnya muncul the Theory of Three Stages dari Auguste Comte, yang mengatakan bahwa manusia paling maju adalah ketika sudah mengambil kebenaran hanya dari scientific inquiry. Satu step sebelumnya adalah tahap metafisis, dan tahap paling awal (baca: primordial) adalah tahap manusia yang masih mengambil kebenaran pada agama.

Turunan-turunan dari asumsi ini banyak. Misalnya, ketika Sudikno Mertokusumo (Begawan hukum Indonesia) menulis bahwa ada empat jenis norma: norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum, tiga jenis norma pertama memiliki kekurangan-kekurangan sehingga norma hukumlah yang paling sempurna untuk mengikat ketiga norma lainnya. Contoh lain adalah dalam teori-teori politik, di mana ramai terdengar label ‘primordial’ disematkan pada kalangan yang menggunakan agama dalam berpolitik. Katanya ‘jangan menggunakan agama untuk kepentingan politis’, padahal tidak pernah kita dengar kritik ‘jangan menggunakan ekonomi untuk kepentingan politis’. Belum lagi para ahli-ahli psikologi Islam berusaha menjelaskan konsep-konsep jiwa dalam konsep Islam, lalu para pakar-pakar Barat (atau didikan Barat) tertarik tapi menafikkan semuanya sebagai sebuah ilmu karena ‘tidak empiris’.

Tentu kesemua ini tidak cocok dengan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila menempatkan Tuhan di sila pertama, dan banyak bukti lain bahwa bangsa Indonesia menolak sekulerisme dan tidak mungkin menyematkan labe ‘primordial’ atas Tuhan dan agama. Lagu kebangsaan kita pun berbunyi “Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.” Akan tetapi, nampaknya ada inferiority complex yang diidap oleh banyak rakyat Indonesia sehingga kesannya semua yang berbau Barat pastilah lebih bagus daripada ‘produk dalam negeri’. Ketika sebuah barang tertulis ‘impor’ seakan-akan ia lebih bagus. Ketika seorang pakar dengan nama yang sangat ‘bule’ berbicara, seakan lebih meyakinkan daripada pakar yang namanya Jowo atau Arab.

Trend pola pikir Barat-Sentris ini ternyata memiliki akar sejarah. Memang sekian abad bangsa-bangsa Eropa telah menjajah sebagian besar bangsa-bangsa lain di dunia. Bangsa Eropa pun semakin kaya dan dapat mengembangkan ekonomi dan militernya, sedangkan bangsa-bangsa lainnya miskin sehingga sulit untuk berkembang. Karena itu, wajar ada ketimpangan. Akan tetapi, bukan ini sesungguhnya akar dari pemikiran Barat-Sentris.

Antony Anghie, seorang pakar sejarah hukum Internasional, melihat bahwa akar dari pemikiran Barat-Sentris berada pada seorang tokoh hukum internasional asal Spanyol bernama Fransisco de Vitoria. Ketika De Vitoria menjustifikasi penjajahan Eropa atas kaum Indian, ada hal yang menarik. Anghie mengamati bahwa sesungguhnya antara Eropa dan Indian ini adalah sebuah pertemuan dua budaya saja. Hanya saja, menurut Anghie, De Vitoria mengasumsikan saja bahwa masyarakatnya sendiri (i.e. Eropa) adalah merupakan standar budaya yang ‘beradab’. Apapun yang tidak sesuai standar Eropa merupakan ‘tidak beradab’, sehingga ‘harus diberadabkan’. Penjelasan dalam konteks hukum internasional jauh lebih panjang, tapi inilah akar muakarnya: Chauvinisme dan asumsi belaka.

Dari sanalah kemudian penjajahan memiliki justifikasi menurut hukum internasional yang berkembang saat itu (berkembang di Eropa saja maksudnya). Penjajahan bertahan pula hingga akhir abad ke 19, di mana wilayah-wilayah jajahan semakin terpuruk dan negara penjajah semakin kaya. Lalu, ketika wilayah-wilayah jajahan ini merdeka pasca perang dunia dua, apa yang mampu mereka lakukan di dunia yang sudah terlanjur dikuasai oleh negara-negara Barat yang kaya-kaya dan kuat-kuat dan praktis menguasai sumberdaya-sumberdaya mereka?

Wah Mohd Nor Wan Daud mengatakan bahwa penjajahan yang telah berevolusi menjadi neokolonialisme ini lebih menguatkan hegemoni intelektual dunia Barat atas dunia Timur. Inilah akar muakar dari Barat-Sentrisme dalam ilmu pengetahuan, sehingga seakan-akan Barat sajalah standar kebenaran itu. Kadang ini sadar atau tidak sadar, tapi itulah adanya.

Karena itulah, selama masih ada ilmu ilmu Barat yang tidak sesuai dengan falsafah Bangsa tapi malah beredar luas di masyarakat bahkan digunakan sebagai hujjah untuk melawan ilmu-ilmu yang sesuai dengan falsafah Bangsa, maka secara intelektual kita belumlah merdeka. Bila ilmu-ilmu yang lebih sesuai dengan falsafah Bangsa masih belum berkembang sehingga kita terpaksa memakai ilmu-ilmu Barat yang tidak sesuai falsafah Bangsa, maka secara intelektual kita belumlah merdeka.

Jika memang demikian, kita harus bertanya pada diri kita sendiri: apalah artinya kita selalu menyerukan semangat anti penjajahan dan mensyukuri kemerdekaan, apabila kita masih menggunakan produk intelektual dari penjajah itu sendiri?

Ketika dalam Surah Al Mujadilah ayat 11 Allah mengatakan bahwa orang berilmu derajatnya lebih tinggi, kita harus mentadabburi apa sesungguhnya maknanya itu. Salah satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa setiap orang berilmu akan dimintai pertanggungjawaban atas ilmunya itu. Semakin tinggi derajatnya maka amanah yang diembannya juga lebih besar.

Bangsa ini sangat terkenal dengan ghiroh-nya dalam memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan. Banyak sekali perang yang dapat kita sebutkan dalam sejarah Indonesia di mana banyak rakyat menyabung nyawa demi kemerdekaan itu. Maka ghiroh yang sama harusnya ada pada para ilmuan-ilmuan bangsa Indonesia ketika menyadari bahwa ternyata masih ada penjajah yang sifatnya intelektual.

Para ahli ilmu hukum harus berjuang mengembangkan konsep ilmu hukum yang sesuai dengan falsafah Bangsa Indonesia. Para ahli ilmu psikologi harus mengembangkan konsep ilmu psikolgi yang sesuai dengan konsep manusia Indonesia, dan para ahli ilmu politik pun harus melakukan hal yang sama. Ahli sosiologi, ekonomi, antropologi, semuanya, harus turut serta dalam perjuangan ini.

Ini adalah seruan untuk semua putra-putri Indonesia yang Allah titipkan kepadanya suatu ilmu yang (sedikit) lebih dibandingkan kebanyakan orang lainnya: mari kita rebut kemerdekaan intelektual Bangsa Indonesia!