Oleh ‎Hani Adhani1

Proses pelaksanaan Pemilihan Umum ke-14 di Malaysia telah berjalan dengan baik dengan kemenangan partai oposisi yang berhasil menumbangkan partai pemerintah yang telah memenangkan Pemilihan Umum selama lebih dari 60 tahun. Tentunya kemenangan partai oposisi ini menjadikan Malaysia seolah-olah berada dalam era baru demokratisasi oleh karena sebelumnya yang menjadi pemenang Pemilihan Umum selalu dari partai pemerintah, namun sekarang justru yang menjadi pemenang Pemilihan Umum adalah partai oposisi sehingga berhak untuk mengatur pemerintahan Malaysia selama lima tahun ke depan.

Kemenangan partai oposisi ini tentunya tidak bisa dilepaskan dari peran mantan perdana menteri yang juga dikenal sebagai Bapak Modernisasi Malaysia yaitu Mahatir Mohammad. Mahatir Mohammad akhirnya ‘rela turun gunung’ untuk kembali menata Negara Malaysia, meskipun dari segi usia beliau sudah terlampau tua untuk menduduki kursi perdana menteri, namun dari perspektif politik khususnya bagi partai oposisi, untuk bisa memenangankan Pemilihan Umum ke-14 dengan mengalahkan partai pemerintah, maka partai oposisi mau tidak mau memang harus merekrut dan menjadikan Mahatir Mohammad sebagai ‘corong’ untuk menggapai kemenangan.

Come back-nya Tn. M

Turun gunungnya Mahatir ini tidak terlepas dari adanya isu korupsi yang menerpa Perdana Menteri Najib Razak sehingga menjadi bagian dari isu politik dimana hampir semua masyarakat Malaysia paham dan mengetahuinya. Tentunya tidak mudah bagi seorang Mahatir Mohammad untuk memutusakan “come back” ke percaturan politik setelah sekian lama beliau pensiun. Pastinya banyak cibiran dan makian yang datang ke Mahatir ketika dia memutuskan untuk “come back”, apalagi come back-nya Mahatir ini dilakukan dengan bergabung ke Partai Oposisi sehingga bersebrangan dengan partai pemerintah yang sudah lama dia bangun. Namun rasa cinta dan kepedulian yang tinggi kepada rakyat dan negara Malaysia-lah yang menyebabkan Mahatir mau untuk kembali berjuang menata Malaysia ke jalur yang benar sebagaimana apa yang diamanatkan dalam konstitusi Malaysia.

Tidak adanya batasan masa jabatan perdana menteri di Malaysia yang diatur dalam konstitusi Malaysia menyebabkan Mahatir ataupun mantan perdana menteri lainnya bisa “come back” kapan saja, sepanajang mereka yakin dan siap untuk meyakinkan rakyat Malaysia melalui berbagai program yang diusung demi kesejahteraan rakyat Malaysia.

Janji dan Program Kerja Tn. M

Seperti halnya pelaksanaan Pemilu di Indonesia, Pemilu di Malaysia juga selalu dibarengi oleh janji dari masing-masing partai politik yang disampaikan kepada masyarakat. Janji tersebut menjadi patokan bagi masyarakat untuk memutuskan partai apa yang akan dipilih pada saat pengundian (Pemilu) yang bisa menjadikan rakyat semakin sejahtera dan Malaysia semakin maju. Koalisi Partai Pakatan Harapan yang dipimpin oleh Mahatir Mohammad sepanjang kampanye Pemilu ke-14 kemarin telah menyusun program kerja yang disusun dalam Buku Harapan.

Buku setebal 280 lembar itu merinci 60 janji Mahathir dan program 100 hari pertamanya. Beberapa janji Mahathir Mohamad yang menjadi sorotan masyarakat dan akan dilaksanakan dalam 100 hari pertama adalah janji untuk menghapuskan GST, mengusut tuntas skandal atau isu korupsi perdana menteri Najib Razak, melakukan review terhadap berbagai mega proyek yang telah dilakukan, efisiensi keuangan negara dan upaya untuk membayar hutang negara.

Pelaksanaan Janji Tn. M

Janji pertama yang dilontarkan oleh koalisi Partai Pakatan Harapan adalah janji untuk menghapus GST (Good and Service Tax) atau PPN sebesar 6% yang telah diterapkan oleh perdana menteri Najib Razak sejak tahun 2015. Penerapan GST ini menjadi isu yang selalu dibicarakan oleh masyarakat Malaysia oleh karena mereka merasa bahwa penerapan GST ini cukup memberatkan masyarakat dan tepat pada tanggal 1 Juni 2018 atau 21 hari setelah Mahatir Mohammad dilantik, GST resmi dicabut.

Janji kedua yang juga menjadi sorotan masyarakat adalah pemeriksaan terhadap mantan perdana menteri Najib Razak yang diisukan telah melakukan skandal korupsi. Tepat pada tanggal 22 Mei 2018 atau 12 hari setelah Mahatir dilantik, Kepolisian Malaysia mulai melakukan pemeriksaan dan penyitaan secara marathon kepada Najib Razak. Pemerintah Malaysia juga membentuk satuan tugas khusus untuk membongkar kasus tersebut dengan melibatkan MACC (KPK Malaysia), polisi, bank sentral, dan bekas petinggi Kejaksaan Agung. Mereka diminta untuk menjalin kerja sama dengan lembaga penegak hukum di Amerika Serikat, Swiss, Singapura, Kanada, dan negara lainnya, yang sistem keuangannya dilewati aliran dana yang diduga disalahgunakan oleh Najib Razak.

Janji ketiga yang juga dimasukan dalam buku harapan adalah melakukan pengkajian terhadap berbagai mega proyek yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Salah satu mega proyek yang telah dikaji dan diputuskan oleh Mahatir untuk dihentikan adalah mega proyek kereta api cepat yang mengubungkan Malaysia dan Singapura. Tepat pada tanggal 28 Mei 2018 atau 18 hari setelah dilantik Mahatir memutusakan untuk menghentikan mega proyek tersebut dan memindahkan ke pembangunan proyek kereta api Pan-Borneo yang melintasi negara-negara Sabah dan Sarawak di Malaysia Timur.

Janji keempat yang juga menjadi isu yang mengemuka di masyarakat Malaysia adalah isu hutang luar negeri Malaysia yang mencapai 1 triliun Ringgit lebih. Sebagaimana janji yang sebutkan dalam Buku Harapan bahwa Pemerintahan Mahatir berjanji untuk menghapus atau melunasi hutang-hutang negara yang tidak wajar. Upaya yang dilakukan oleh Mahatir untuk menghapus atau membayar hutang tersebut adalah dengan melalukan efisiensi terhadap pengeluaran negara, membubarkan lembaga atau institusi negara yang dirasa tidak diperlukan  dan memutuskan untuk melakukan pemotongan 10 persen gaji menteri dan pejabat Malaysia untuk mengurangi beban keuangan negara yang kemudian diikuti oleh para anggota parlemen di seluruh negara bagian Malaysia.

Selain itu, untuk membantu pemerintah, masyarakat Malaysia pun berbondong-bondong melakukan donasi melalui program “Please Help Malaysia”.

Menarik untuk ditunggu gebrakan Tn. Mahatir selanjutnya dalam upaya untuk menjadikan masyarakat Malaysia lebih sejahtera dan menjadikan negara Malaysia semakin maju. Semoga kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Mahatir untuk memenuhi janjinya dalam waktu 100 hari ini, setidaknya dapat menjadi contoh dan inspirasi sehingga juga dapat ditiru oleh para pemimpin di Indonesia baik di pusat ataupun di daerah melalui kebijakan-kebijakan yang strategis yang pro-rakyat sehingga cita-cita bangsa demi tercapainya kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dapat dengan mudah diraih.

*****

1Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum – International Islamic University Malaysia (IIUM).‎
Pengurus PCIM Malaysia. Wakil Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi PPI Malaysia.‎
Alamat : Asrama Mahasiswa IIUM Gombak, Kuala Lumpur.‎
Email : adhanihani@gmail.com ‎
Phone : +62 812 831 50 373‎