Oleh : Ahmad Ihsan

Berapa banyak dari kita yang tahu tentang krisis ekonomi dunia 2009? Apakah implikasinya terhadap perekonomian Indonesia? Untuk mengetahui kronologinya, pertama kita wajib mengetahui latar belakang krisis ini. Brookings Instituition (2008) memaparkan bahwa krisis ekonomi global 2009 disebut juga subprime crisis, diindikasikan sebagai krisis terburuk sejak the Great Depression 1930s. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) 2009, subprime crisis disebabkan oleh aktifitas peminjaman uang kepada pembeli rumah yang cenderung untuk default atau tidak mampu melunasi pinjaman karena memiliki sejarah keuangan yang buruk. Pernyataan ini juga didukung dengan kurangnya pengawasan, terutama dari regulator moneter.

Kronologi
Krisis 2009 berawal dari pemberian kredit excessive yang dilakukan oleh Washington Mutual kepada nasabah berstatus high risk untuk membeli properti di AS. BI menjelaskan bahwa peminjaman modal ini tidak terlepas dari pihak penjamin kredit, Fannie Mae dan Freedie Mac. Andy Yoshendy (2012) mengatakan, kedua institusi keuangan tersebut mengubah jaminan kredit menjadi suatu sekuritas yang dinamakan Mortgage Backed Securities (MBS), yang lalu diresekuritasi menjadi Collateralized Debt Obligations (CDOs). Sekuritas tersebut lalu di jual ke pasar uang Wall Street untuk menarik investor yang akhirnya menjadi penjamin kredit, hasil dari praktik debt-transfer. Kasus ini membebaskan Washington Mutual dari resiko default.

Mengapa pemberian kredit diberikan kepada nasabah berstatus high risk? Jawaban sederhanya adalah untuk menghasilkan keuntungan. Berdasarkan buku prinsip finansial yang disusun oleh Lawrence J. Gitman dan Chad J. Zutter, risk atau resiko sebanding dengan keuntungan, melalui pemberian suku bunga pinjaman (interest). Jika nasabah berstatus high risk, maka ia akan diberikan suku bunga yang tinggi oleh bank pada pinjaman yang dia dapatkan, pada akhirnya menjadi suatu keuntungan untuk bank saat pelunasan kredit itu.

Andy (2012) juga mengatakan mimpi buruk bank mulai bergejolak saat bank sentral AS, Federal Reserve Bank, menaikkan suku bunga dari 1% hingga 5,25%, periode 2004-2006. Hal ini dilakukan untuk membatasi peredaran uang yang melonjak, terutama kategori peminjaman kredit subprime. Nasabah bestatus high risk pun mulai tidak mampu melunasi hutang mereka, pada akhirnya menghasilkan kerugian besar terhadap sejumlah bank yang memberi pinjaman tersebut, juga penurunan drastis harga properti AS pun terjadi. BI menyebutkan bahwa kerugian besar global bukan semata-mata karena jatuhnya nilai properti AS (akibat banyaknya jumlah properti yang dipasarkan AS), melainkan perubahan subprime mortgage menjadi MBS, yang dijual ke investor di Wall Street dari belahan dunia yang akhirnya merugi, terutama AS dan Eropa. Kerugian besar menyebabkan Lehman Brothers dan American International Group (AIG), bank investor besar AS gulung tikar. Spillover di negara Eropa pun terasa, seperti Inggris yang mengalami resesi.

Dampak di Indonesia
Saat tingkat pengangguran AS mencapai 7,2% pada Desember 2008, rambatan krisis dirasakan oleh emerging economy, BI mengatakan bahwa Asia Tenggara masuk pada kategori ini. Saat negara-negara tetangga seperti Brunei, Singapura, Malaysia, Thailand dan Kamboja mengalami pertumbuhan ekonomi dengan figur negatif, Indonesia melaju dengan kecepatan ekonomi pertahun di interval 4 – 5,5% periode 2009.

Grafik 1. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 10 tahun terakhir.

Sumber: TradingEconomics.com

Skala: Persentase
Jenis data: Time-series

Berdasarkan data World Bank 2017, efek negatif tetap terasa seperti penurunan ekspor Indonesia, terkhususnya komoditas primer, juga penurunan jumlah lapangan kerja nasional. Akan tetapi, perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun 2009 ditopang oleh tingginya permintaan domestik, terutama dengan populasi hampir 250 juta orang pada saat itu. BI memaparkan beberapa kebijakan yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia 2009, seperti penurunan suku bunga BI dari 9,5% menjadi 6,5% pertahun untuk memudahkan pasokan keuangan ke ekonomi. Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkesan tinggi (lihat Grafik 1), hingga tahun 2017 dengan figur 5,1%. Meskipun demikian, Tempo.co menyebutkan bahwa akan ada beberapa situasi yang wajib menjadi perhatian setelah 10 tahun krisis ekonomi global. Kestabilan politik Indonesia menjadi salah satu perhatian yang akan berdampak ke ekonomi, terutama status tahun 2018 sebagai tahun politik untuk pemilihan kepala daerah diseluruh provinsi se-Indonesia. Ahli ekonomi Edy Suandi Hamid menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 diperkirakan menjadi 5,3%. Selain itu, Teddy Oetomo, kepala perantara PT Schroder Investment Management Indonesia melalui liputan6.com mengatakan dari segi faktor eksternal, kebijakan proteksionisme AS memberikan insentif kepada perusahaannya di luar negeri dengan menurunkan pajak korporat menjadi 21% yang akan menyebabkan capital outflow dari Indonesia kembali ke AS. Jumlah investasi asing pun juga berpotensi keluar dari Indonesia jika portfolio saham Arab Saudi memasuki indeks saham dunia. Kementerian Keuangan Republik Indonesia juga memaparkan bahwa jumlah investasi akan tetap menguat, walaupun ada penurunan dari terms-of- trade (harga relatif impor berdasarkan harga relatif ekspor).

Menurut Nuruddin Mhd Ali melalui tulisannya di jurnal ekonomi Islam, La_Riba, suatu krisis ekonomi disebabkan oleh ketidakstabilan sistem keuangan, mencakup faktor pemakaian uang yang excessive, juga pelebaran aktifitas ekonomi yang tidak didukung dengan mitra perdagangan yang baik. Krisis 2009 memiliki kriteria seperti sistem peminjaman subprime mortgage dengan pembayaran bunga kredit demi meraup keuntungan saat pelunasan. Keadaan tersebut menjadi sebuah panggilan untuk sistem keuangan Islam sebagai prinsip utama ekonomi. Ekonomi Islam mengharamkan sistem jual-beli hutang atau dalam perdagangan Islam dikenal dengan bay’ al-dayn, secara konvensional seperti penjualan sekuritas MBS di Wall Street untuk mendapatkan jaminan dari investor, yang tidak lepas dari kecenderungan default. Unsur ketidakpastian default juga menjadi salah satu penyebab diharamkannya aktifitas penjualan MBS ini, dikenal dengan istilah maysir atau judi. Bahkan dari sisi finansial umum, tingkat resiko yang sangat tinggi pun tidak akan baik untuk investasi. Maka dari itu, prinsip shari’ah, terutama pada basis keuangan yang menekankan bahwa sifat excessive akan membawa dampak negatif pada akhirnya, wajib menjadi prioritas bagi semua negara, terutama untuk Indonesia, juga demi menciptakan harmonisasi ekonomi sehingga terhindari dari krisis ekonomi di masa depan.