Oleh : Rivaldy Sandika Putro (1614035)

Tidak banyak yang menyadari bahwa demokrasi sesungguhnya adalah amanat konstitusi Negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman hidup bagi rakyat Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, sejak awal perumusannya telah menekankan bahwa budaya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama harus diutamakan. Budaya bermusyawarah itu, jika dilihat dari konteks definisi dan prakteknya, adalah salah satu elemen terpenting dalam demokrasi. Artinya, seorang kepala negara tidak boleh mengambil sebuah keputusan dan kebijakan publik hanya berdasarkan pandangan pribadinya saja. Pengambilan keputusan dan kebijakan harus berdasarkan konsensus bersama, sehingga nantinya maslahat dan kebaikan dari kebijakan tersebut dapat dirasakan oleh semua kalangan masyarakat, kaya ataupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, begitulah bunyi sila ke-4 tersebut. Itulah alasan demokrasi bagi Indonesia pada dasarnya adalah mutlak, karena Pancasila sifatnya mutlak, yaitu tidak dapat dirubah atau bahkan ditiadakan.

Namun dalam perjalanannya, proses demokrasi di Indonesia tidak berjalan begitu mulus. Begitu banyak rintangan dan hambatan yang datang silih berganti untuk membelokkannya. Orde baru di bawah pimpinan Presiden Suharto yang otoriter adalah contoh nyata dari proses pembantaian dan pemusnahan nilai-nilai demokrasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Kebebasan rakyat dalam berpendapat dibungkam. Pers dan media tidak boleh menyajikan berita dan informasi yang mengandung unsur-unsur kritikan terhadap pemerintah. Suasana sosial politik dalam bentuk penempatan pejabat-pejabat publik di institusi-institusi negara seperti gubernur, kementrian, dewan perwakilan rakyat, diatur sedemikan rupa untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat publik tersebut adalah mereka yang loyal terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Benar adanya pemilihan umum, tapi sekali lagi itu hanyalah sebatas formalitas untuk memberikan setetes air penghilang dahaga kebebasan berpendapat dan partisipasi politik bagi publik. Karena pada akhirnya, setiap pemilihan umum dilaksanakan, selalu bisa dipastikan bahwa yang menang adalah partai pemerintah yaitu GOLKAR.

Tahun 1998 adalah akhir dari sistem otoriterian orde baru. Kesabaran rakyat Indonesia tidak dapat ditahan lagi. Diawali dengan krisis moneter yang melanda hampir semua negara di Asia, Indonesia adalah salah satu negara yang merasakan dampak terburuk dari krisis moneter tersebut. Akibatnya, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas datang ke Jakarta kemudian menduduki gedung DPR/MPR dengan menyorakkan satu tuntutan, agar Presiden Suharto mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998, Presiden Suharto menyatakan mundur setelah 32 tahun berkuasa. Babak baru Indonesia sebagai negara dimulai. Orde baru jatuh, reformasi bergulir. Demokrasi yang selama ini didamba-dambakan akhirnya berhasil dicapai, meskipun harus membayarnya dengan beberapa nyawa sebagai korban dari aksi masa. Menurut data yang dirilis oleh POLDA setempat, sebanyak kurang lebih 451 orang meninggal dunia termasuk 4 orang mahasiswa universitas trisakti, dan korban luka-luka tidak tercatat. Sedangkan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk oleh pemerintah menemukan jumlah korban lebih banyak, sekitar 1190 meninggal dunia akibat ter/dibakar, 27 orang akibat senjata/dan lainnya, dan 91 orang luka-luka. Semua angka-angka tersebut menunjukkan mahalnya harga demokrasi yang harus dibayar.

Memasuki tahun 2018, 20 tahun sudah usia reformasi di Indonesia. Walaupun terbilang muda, demokrasi di Indonesia tidak lagi hanya menjadi sistem politik dan pemerintahan saja sebagaimana definisi demokrasi dari Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16, yang menyebutkan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lebih dari itu, demokrasi telah menjelma menjadi sebuah kultur atau budaya yang melekat di urat nadi setiap orang. Demokrasi seakan telah mendarah daging, menjadi sebuah yel-yel universal yang selalu didengung-dengungkan. Setiap perbuatan, terpuji atau tercela selalu dikait-kaitkan dengan kata ‘demokrasi’ dan atas dasar ‘kebebasan’. Begitulah dampak dan konsekuensi yang harus ditanggung bersama. Oleh karena itu, memahami dan menyadari konteks dimana demokrasi itu bertempat adalah sangat penting.

Demokrasi liberal yang ada di negara-negara barat pada umumnya, tidak akan pernah cocok untuk diterapkan di negara-negara timur seperti Indonesia. Dan jangan sekali-sekali mencocok-cocokkannya, karena Indonesia memiliki karakteristik demokrasi yang khas, berbeda dari yang lain. Satu benteng kokoh yang bernama Pancasila adalah contoh dari karakteristik itu. Nilai dan norma-norma yang terkandung di dalam Pancasila haruslah menjadi pembatas sejauh mana demokrasi di Indonesia boleh bermuara. Lebih dari itu, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Maka sudah sewajarnya, Islam sebagai Risaalah Ilaahiyyah yang Rahmatan Lil ‘aalamiin, berada di garda terdepan untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Karena itulah, isu-isu seperti LGBT, legalisasi minuman keras , perjudian, seks bebas dan penghalalan riba tidak cocok menjadi diskursus perdebatan lagi. Karena hukumnya sudah jelas haram dan tidak sesuai dengan kondisi sosial budaya Indonesia, maka sudah seharusnya menjadi hal yang ilegal. Demokrasi, bagi beberapa ulama muslim kontemporer dan para pemikir Islam seperti Syeikh Yusuf Al-Qaradawi, hanyalah sebatas wasilah untuk menuju Maqashid Syari’ah dalam politik. Namun tentu pengiktirafan itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Demokrasi boleh diterapkan selagi tidak bertentangan dengan Syari’ah. Karena itulah, menggunakan label demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan mutlak sebagaimana yang terjadi di dunia barat sangat bertolak belakang dengan budaya ketimuran Indonesia. Dan yang terpenting, bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Begitulah seharusnya kita memaknai demokrasi dalam bingkai ke-Indonesiaan.